World Bank Jajaki Kerjasama dengan Badilag Tangani Justice for All

MEMBUMIKAN JUSTICE FOR ALL: Matt Stephens, Dirjen Badilag, Lisa Noor Humaidah, dan Syarif berpose bersama usai pertemuan.

Jakarta | badilag.net

Usaha Ditjen Badilag membumikan Justice for All di lingkungan Peradilan Agama mendapat sambutan positif dari pihak luar, salah satunya dari the World Bank (Bank Dunia). Justice for All memang sudah menjadi trend nasional dan internasional, dan World Bank sendiri merupakan salah satu lembaga yang paling santer menyuarakan pemberantasan kemiskinan serta penjaminan akses keadilan bagi yang terpinggirkan.

Merasa ‘satu hati’ dalam usaha membantu masyarakat miskin, delegasi World Bank mengunjungi Badilag Selasa sore (27/7/2010) dan diterima langsung oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiana di ruang kerjanya.

“Saya melihat ada perkembangan yang sangat mengesankan dari usaha yang selama ini dilakukan Peradilan Agama di bawah pimpinan Bapak dalam mewujudkan Access to Justice dan Justice for the Poor. Kami ingin belajar dari PA dalam usaha penjaminan akses terhadap keadilan,” ujar Matt Stephens, Governance adviser the World Bank in the Philipines, membuka pertemuan.

Matt Stephens datang didampingi Lisa Noor Humaidah, Women’s Legal Empowerment Manager the World Bank in Indonesia, dan Syarif, rekanan World Bank. Matt Stephens ditarik kembali dari Philipina untuk membantu team World Bank Indonesia dalam usaha mewujudkan Justice for the poor d Indonesia.

Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum.

“World Bank di Indonesia sudah hampir 8 tahun menjalankan usahanya untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Kita juga sangat concerned dengan pemberdayaan perempuan, dan telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan usaha tersebut,” lanjut Stephens.

“Di tingkat kebijakan, sudah ada perubahan terhadap Justice for the poor. Hal ini bisa dilihat dari peluncuran Strategi Nasional Access to Justice dan penerbitan Inpres No. 3/2010 oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu,” tambahnya.

“Akan tetapi, kita melihat tantangan yang cukup berat untuk mewujudkan Strategi Nasional dan Inpres tersebut secara nasional.”

“Belajar dari sukses Peradilan Agama dalam mewujudkan Access to Justice, kami datang untuk mendapatkan masukan dan saran dari Bapak (Dirjen) agar Access to Justice ini juga bisa diterapkan di lembaga (pengadilan) yang  lain,” kata Matt Stephens.

Menjawab pertanyaan Stephens, Dirjen Badilag menyebut tiga hal yang menjadi ‘ikon’ Access to Justice di lingkungan Peradilan Agama. Prodeo, Sidang keliling dan Posbakum (yang akan diterapkan di tahun 2011).

“Usaha Peradilan Agama membantu masyarakat miskin berperkara di pengadilan sudah dilakukan sejak lama. Dan jika dirujuk jauh ke belakang, usaha seperti penyediaan prodeo dan pelaksanaan sidang keliling telah lama dilakukan oleh para pendahulu saya,” ujar Dirjen Badilag merendah.

“Sebagian besar yang berperkara di PA itu masyarakat miskin. Oleh karenanya kita betul-betul kontrol seluruh Peradilan Agama. Biaya perkara jangan terlalu tinggi, transparansi biaya perkara harus benar-benar diwujudkan. Kounter-kounter pengembalian sisa panjar harus ada di setiap pengadilan,” tambah Dirjen yang enerjik ini.

“saya juga terlibat aktif dalam memasukkan penanganan perkara prodeo dan sidang keliling dalam Inpres No. 3/2010 yang lahir dari Rakor Presiden dengan para gubernur dan menteri di Tampak Siring Bali.”

Dirjen Badilag penuh semangat menjelaskan usaha Peradilan Agama dalam mewujdukan Access to Justice.

Untuk perkara prodeo, dulu pelaksanaannya belum maksimal. Anggaran yang tersedia tidak terserap dengan baik. Dan ternyata itu disebabkan oleh dua hal. Tidak adanya payung hukum pencairan anggaran prodeo dan sulitnya masyarakat miskin dalam memperoleh SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), kata Dirjen.
<!--[endif]-->

“Masalah payung hukum mudah-mudahan sebentar lagi ada. Draft pedoman penyelenggaraan bantuan hukum (prodeo, sidang keliling dan posbakum) sudah difinalisasi. Tinggal menunggu di-SEMA-kan oleh Bapak Ketua MA RI.”

“Selain itu kita juga berusaha mencari solusi. Kita kerjasama dengan berbagai LSM seperti PEKKA dan LBH APIK untuk menginfokan ketersediaan prodeo. Tapi kita tidak melakukan sosialisasi yang massive, takut ada rush,” kata Dirjen.

Untuk sidang keliling, lanjut Dirjen, praktis tidak menemui masalah berarti. Hanya saja peningkatan anggaran untuk memperbanyak sidang keliling sangat diperlukan.

Mengenai Posbakum yang akan diberlakukan tahun 2011, Dirjen berharap bisa sangat membantu orang tidak mampu dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan. “Posbakum kita sediakan di Pengadilan Agama hanya untuk konsultasi, advis, dan bantuan pembuatan surat gugatan. Sementara di Mahkamah Syar’iyah, dimungkinkan sampai kepada pendampingan untuk perkara jinayah,” imbuhnya.

Kemungkinan Kerja Sama.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut juga disinggung kemungkinan kerjasama antara World Bank dan Ditjen Badilag dalam usaha mewujudkan Access to Justice yang lebih luas.

“Kita selalu menerapkan link and match. Kita juga ingin sekali membantu pelaksanaan perkara prodeo, sidang keliling, dan posbakum berjalan secara maksimal tidak hanya di Peradilan Agama, tapi juga di Peradilan lainnya,” kata Stephens.

Stephens juga menyebut bagaimana jika melibatkan beberapa kementrian dalam membantu masyarakat miskin mengakses keadilan. Untuk menghindari kerumitan, Dirjen lebih berharap World Bank bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk memudahkan orang miskin mendapatkan SKTM, kalau bisa secara gratis.

“Kalaupun World Bank ingin menjalin kerja sama, tidak semuanya harus melalui Ditjen Badilag. Jika memang ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kapasitas sumber daya, saya minta hakim-hakim Pengadilan Agama di daerah-daerah dilibatkan. Karena mereka yang sangat berperan dalam mewujudkan Access to Justice ini,” ungkap Dirjen menutup pertemuan.