Dirjen Kembali Menekankan,

Peran Pimpinan Pengadilan Sangat Menentukan

Saat Pembukaan Rakerda. Dari kiri: Ahmad Zaini, Pansek PTA Medan; Wahyu Widiana, Dirjen Badilag; Ahmad Syarhuddin, KPTA; Syahron Nasution, WKPTA.

Medan l Badilag.net (27/1).

Peran pimpinan sangat menentukan dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Sebaik apapun sarana prasarana pengadilan dan sebesar apapun anggarannya, badan peradilan yang agung, mandiri, modern dan berwibawa tak akan mudah dicapai tanpa keteladanan dan perhatian para pimpinannya.

Dirjen Badilag Mahkamah Agung, Wahyu Widiana, kembali menekankan hal itu pada saat membuka acara Rapat Kerja Daerah PTA Medan dengan PA-PA se-Sumatera Utara di Medan, Rabu malam tadi (27/1).

Dalam Rakerda yang dihadiri para hakim tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Pan/sek itu, Wahyu Widiana meminta para pimpinan pengadilan agar selalu melakukan koordinasi yang baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan.

“Saya sangat prihatin jika mendengar adanya ketidakharmonisan di antara Ketua, Wakil Ketua dan Pan/sek di suatu PA atau PTA,” katanya, sambil menambahkan bahwa  koordinasi yang baik di antara unsur pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari sebuah pengadilan.

Wahyu Widiana menambahkan bahwa pimpinan pengadilan saat ini tidak zamannya lagi selalu dilayani. “Tiap pagi, pimpinan PA/PTA harus menyempatkan diri barang 10-15 menit  membuka situs badilag.net, mahkamahagung.go.id dan situs terkait lainnya. Supaya tidak ketinggalan informasi. Buka sendiri, tidak usah minta tolong staf,” tegasnya.

“Pimpinan PA/PTA tidak harus menjadi ahli IT, sebab IT bukanlah tugas pokok. IT hanyalah alat bantu. Tapi pimpinan harus mengerti cara mengoperasikannya. Bahkan lebih dari itu, pimpinan harus mampu memberi motivasi seluruh hakim dan stafnya untuk akrab dengan IT. Supaya tidak ‘gaptek’.  Kini, tidak ada yang membantah bahwa memahami IT sangatlah bermanfaat,” ungkap Wahyu Widiana penuh semangat.  

Dengan serius, para peserta Rakerda PTA Medan menyimak pengarahan yang diberikan Dirjen Badilag.

Visi Mahkamah Agung dan Court Excellence

Visi Mahkamah Agung –yaitu “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”--yang juga disosialisasikan dalam Rakerda ini, dalam proses penyusunannya tidak lepas dari trend dunia dalam mewujudkan pengadilan yang baik (court excellence).

Wahyu Widiana juga menekankan bahwa dalam 7 area court excellence, nomor satunya adalah unsur kepemimpinan (court management and leadership). “Bahkan kepemimpinan ini disebutkan sebagai driver, unsur yang menentukan,” tegasnya.

Sedangkan area lainnya adalah Kebijakan (Court Policies), SDM, Anggaran dan Sarana-Prasarana (Human, Material and Financial Resources), Proses Pengadilan (Court Proceedings), Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan (Client Needs and Satisfaction), Pelayanan yang Terjangkau dan Terakses (Affordable and Accessible Court Services)  dan Kepercayaan Public (Public Trust and Confidence).

“Untuk mewujudkan pengadilan yang agung atau court excellence, memang tidak mudah,” lanjut Wahyu Widiana. “Namun, setidaknya, dengan perhatian dan keteladanan pimpinan, didukung oleh seluruh hakim dan aparat, serta ditunjang oleh sarana, anggaran dan sistem yang baik, maka cita-cita untuk mewujudkan pengadilan yang agung tidak mustahil untuk dapat terlaksana,” tandasnya.

Dirjen Badilag, didampingi KPTA, WKPTA dan Pansek PTA, saat akan menabuh gong, tanda dibukanya Rakerda.

Misi Mahkamah Agung

Sejalan dengan Wahyu Widiana, KPTA Medan Ahmad Syarhuddin menjelaskan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung diperlukan upaya pelaksanaan Misinya sebaik-baiknya.

Ahmad Syarhuddin merinci misi Mahkamah Agung, yaitu (1) Menjaga kemandirian badan peradilan, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan (4) Meningkatkan kredibilitas & transparansi badan peradilan.

Tema dan Sub Tema Rakerda ini diambil dari Visi dan Misi Mahkamah Agung. Temanya: “Dengan Rakerda, kita Wujudkan Badan Peradilan yang Agung”.  Sedangkan Sub Temanya adalah “Kita jaga kemandirian peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan” dan “Kita tingkatkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas serta transparansi badan peradilan”.