Delegasi Sudan Kunjungi Mahkamah Agung

Ketua Delegasi Sudan, Ms. Dalia Bashir Surag, sedang bertukar cinderamata dengan Ketua MA, Harifin A. Tumpa. (photo: mahkamahagung.go.id)

 Jakarta | badilag.net (23/2)

Delegasi Mahkamah Agung Republik Sudan Senin (22/2) kemarin mengunjungi Mahkamah Agung RI. Delegasi yang terdiri dari 2 hakim tinggi, 6 hakim tingkat pertama dan 2 orang pendamping dari negara donor itu diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, di ruang pertemua Ketua.

Ketua MA dengan didampingi Waka MA Bid. Yudisial, Abdul Kadir Mappong, Wakil Ketua Tim Pembaruan, Prof. Takdir Rahmadi, Hakim Agung Prof. Abdul Ghani Abdullah dan Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil, Agung Sumanatha, menyambut baik kedatangan rombongan yang sudah berada di Indonesia sejak Sabtu (20/2).

“Kami sangat menyambut baik kedatangan delegasi Mahkamah Agung Sudan. Semoga kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta dapat mempererat hubungan baik lembaga peradilan di kedua negara,” kata Harifin dalam sambutannya.

Sementara itu ketua delegasi Sudan, Ms. Dalia Bashir Surag, dalam pengantarnya menyampaikan salam hangat dari Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan untuk Ketua MA RI. Dalia Bashir mengucapkan terima kasih atas sambutan Mahkamah Agung serta berharap delegasi MA RI juga bisa berkunjung ke Sudan.

Diskusi dan Sharing Perkembangan Hukum dan Peradilan

Selesai acara ramah tamah dengan pimpinan Mahkamah Agung, delegasi Sudan bersama dengan tim MA RI mengadakan diskusi hukum dan peradilan serta pertukaran informasi tentang perkembangan hukum di masing-masing negara.

Ada dua makalah yang disajikan dalam diskusi tiga bahasa (Arab, Inggris dan Indonesia) tersebut. Pertama adalah “History and Development of the Laws and Judiciary of Indonesia” disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ansyahrul. Dan makalah kedua disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pembaruan, Prof. Takdir Rahmadi dengan paper-nya yang berjudul “Strategic Planning Process on Indonesian Judiciary.”

Diskusi yang dimoderatori Prof. Abdul Ghani Abdullah itu berhasil menggali beberapa masalah perkembangan hukum kedua negara. Hadir juga dalam diskusi tersebut Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Anwar Usman, Ketua PTA Jakarta, Kholilurahman, dan ketua pengadilan tingkat pertama se Jakarta.

Dalam sesi tanya jawab terungkap beberapa kesamaan dalam sistem hukum dan peradilan antara Sudan dan Indonesia. Namun juga ada beberapa perbedaan mengingat sistem hukum yang dianut juga berbeda.

Salah satu perbedaan kecil dalam sistem peradilan adalah tidak dikenalnya sistem majelis hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama di Sudan. Perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim tunggal. Selain itu juga tidak ada panitera pengganti dalam memeriksa perkara. Hakimlah yang memeriksa dan mencatat semua jalannya persidangan.

Selesai diskusi rombongan kemudian menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui lebih jauh tentang “The conduct room proceeding in Indonesia.” Tim Sudan terlihat antusias mengikuti presentasi tentang keberadaan Pengadilan Niaga, Pengadilan Anti Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Jakarta Pusat.

Kunjugan ke Pusat Litbang Diklat Kumdil

Sementara itu pada Selasa (23/2) ini tim Sudan yang didampingi 2 penerjemah dari Badilag, Abdul Halim dan Achmad Cholil, ini mengunjungi gedung Puslitbang Diklat Kumdil di Mega Mendung, Bogor.

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Anwar Usman dan Sekretaris Pusdiklat, Agung Sumanatha langsung menyambut kedatangan delegasi yang tiba sekitar pukul 9.30. Delegasi Sudan merasa kagum dengan keberadaan gedung pusdiklat dengan segala fasilitas supernya ditambah dengan suasana Megamendung yang sejuk.

Kepala Badan Litbang bersama Sekretaris dan jajaran pimpinan juga kemudian mengadakan presentasi tentang keberadaan pusdiklat, sistem yang dijalankan serta manajamen yang dianut dalam mendukung terciptanya tenaga-tenaga peradilan yang maju dan professional.

Kedua tim kemudian juga sharing informasi tentang sistem pelatihan di masing-masing institusi. Nampak sekali delegasi Sudan merasa puas dengan penerimaan dari pihak Pusdiklat MA RI. Direncanakan Rabu (24/2) besok tim Sudan akan bertolak ke Aceh untuk mengetahui lebih jauh kinerja peradilan di daerah otonomi ini.