Secara sederhana Darmin mencontohkan mesin hitung di toko yang memiliki batas kemampuan digit hitung. Jika transaksinya melebihi kemampuan mesin hitung, kesulitan dapat muncul. “Resiko kesalahan hitung juga semakin besar karena jumlah nol terlalu banyak. Bahkan, belakangan ini masyarakat semakin sering menghilangkan beberapa bagian nol dari transaksi untuk kemudahan pencatatan, ” jelas Darmin.

Darmin juga menekankan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai daya beli. Meski belum memutuskan jumlah nol yang akan dipotong dari rupiah, penyederhanaan mata uang ini tidak akan mengurangi daya beli. Sebabnya, tegas Darmin, redenominasi akan diikuti penyesuaian harga barang. “Misalnya harga barang saat ini satu juta, akan menjadi seribu,” jelas Gubernur BI yang baru dua minggu menjabat ini.

Darmin meyakinkan, redenominasi rupiah tidak akan menimbulkan gejolak ekonomi berarti. Sebab, redenominasi juga menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sedang baik. “Redenominasi hanya akan berhasil dilakukan kalau perekonomian sedang stabil. Artinya perekonomian tumbuh dan inflasi terkendali,” jelasnya.

Darmin juga menegaskan bahwa pemberlakuan redenominasi tidak akan menambah jumlah uang beredar. Jika redenominasi jadi diberlakukan, memang akan ada masa uang lama dan uang baru beredar bersama. Namun, ia meyakinkan bahwa jumlah uang yang beredar tetap sama.

Selain itu, Darmin juga meyakinkan bahwa proses redenominasi tidak akan merugikan pelaku usaha. Pelaku usaha memang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sistem pencatatan dan akuntansi, namun dengan begitu proses pencatatannya sendiri akan lebih sederhana. “Redenominasi tidak akan merugikan siapapun. Tidak usah risau,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan pembahasan RUU Mata Uang sudah masuk tahap Panitia Khusus dan hampir final. “Sudah selesai 75 persen lho,” katanya.

Ketika ditanyakan apakah DPR akan memanggil BI, Ahsanul menolak. Menurutnya, DPR lebih memilih bersifat pasif. “Kita tunggu inisiatif BI dulu,” pungkasnya