Belanja K/L 2011 naik jadi Rp419 triliun

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah berencana mengalokasikan belanja kementerian lembaga (K/L) sebanyak Rp419,3 triliun untuk tahun depan, atau naik dari APBN-P 2010 yang sebesar Rp366,2 triliun.

Berdasarkan sebarannya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 menunjukkan kementerian yang mengurus bidang sumber daya manusia seperti Kemendiknas, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan secara total direncanakan mendapatkan Rp120,5 triliun.

Bidang pertahanan dan keamanan Rp72,7 triliun untuk Kementerian Pertahanan dan Polri, bidang infrastruktur Rp131 triliun untuk Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan.

Kemudian, kementerian terkait pemerintahan umum seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Mahkamah Agung Rp16,7 triliun. Sisanya sebanyak Rp66,4 triliun untuk 61 K/L lainnya.

"Dengan dinaikkannya belanja K/L, harapannya adalah pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," ujar Syahrial Loetan, Sekretaris Utama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sestama Bappenas, ketika ditemui hari ini.

Menurut dia, yang harus diatasi terkait pengalokasian belanja K/L yang besar adalah penyerapannya. Oleh karena itu, dia menekankan jangan sampai ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L yang terbitnya telat. Tender juga harus dirampungkan sebelum tahun anggaran dimulai.

Selain itu, para petugas pimpinan proyek di K/L disarankan diberikan pelatihan administrasi terkait mekanisme pembelanjaan dengan baik. Kesemua hal tersebut memang harus menjadi inisiatif dari K/L masing-masing.

"Yang sudah berjalan dengan rutin setahu saya itu Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau yang lain, memang ada departmen yang kemampuan mengelola proyeknya minim. Membelanjakan uang itu ada syaratnya, acuannya, kualitas barang juga mesti diperhatikan."

Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengungkapkan alokasi belanja K/L 2011 yang secara definitif ditetapkan senilai Rp419,3 triliun jauh lebih rendah dari usulan K/L sebenarnya, yaitu sebesar Rp700 triliun.

"Bagaimana kita membagi ke prioritas yang semuanya dianggap penting oleh K/L? Acuannya yaitu prioritas-prioritas nasional dan 20 persen untuk dana pendidikan harus teralokasikan lebih dahulu," jelasnya.

Secara umum, dia menilai kebijakan belanja 2011 akan diarahkan untuk membantu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% pada 2014. Belanja akan digenjot pada tahun-tahun awal khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Bila pelaksanaan belanja maksimal pada 2011, maka akselerasi pertumbuhan dapat terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas belanja, pemerintah akan mengintegrasikan sinergi kebijakan subsidi, sinergi dengan transfer daerah dengan memfokuskan pada prioritas belanja, menghapuskan proyek-proyek yang sulit diselesaikan dan kegiatan reguler yang kurang prioritas.