World Bank Jajaki Kerjasama dengan Badilag Tangani Justice for All

MEMBUMIKAN JUSTICE FOR ALL: Matt Stephens, Dirjen Badilag, Lisa Noor Humaidah, dan Syarif berpose bersama usai pertemuan.

Jakarta | badilag.net

Usaha Ditjen Badilag membumikan Justice for All di lingkungan Peradilan Agama mendapat sambutan positif dari pihak luar, salah satunya dari the World Bank (Bank Dunia). Justice for All memang sudah menjadi trend nasional dan internasional, dan World Bank sendiri merupakan salah satu lembaga yang paling santer menyuarakan pemberantasan kemiskinan serta penjaminan akses keadilan bagi yang terpinggirkan.

Merasa ‘satu hati’ dalam usaha membantu masyarakat miskin, delegasi World Bank mengunjungi Badilag Selasa sore (27/7/2010) dan diterima langsung oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiana di ruang kerjanya.

“Saya melihat ada perkembangan yang sangat mengesankan dari usaha yang selama ini dilakukan Peradilan Agama di bawah pimpinan Bapak dalam mewujudkan Access to Justice dan Justice for the Poor. Kami ingin belajar dari PA dalam usaha penjaminan akses terhadap keadilan,” ujar Matt Stephens, Governance adviser the World Bank in the Philipines, membuka pertemuan.

PENGIRIMAN FORMULIR PEMETAAN TENAGA HONORER

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 385/SEK/01/VII/2010, perihal Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan Kepada Yth: para Ketua Pengadilan Tinggi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Kepala Pengadilan Militer Utama. Berikut ini kami sampaikan.

•   . untuk lampiran klik disini

Badilag Harapkan SMS Gateway Lebih Dioptimalkan

Dirjen Badilag Wahyu Widiana sedang mengevaluasi laporan sidang keliling dan perkara prodeo melalui SMS Gateway.

Jakarta l badilag.net

Pelaporan biaya perkara, sidang keliling dan perkara prodeo melalui SMS Gateway masih belum optimal. Hingga Senin siang (26/7/2010), dengan rentang Januari-Desember 2010, data-data yang dikirim belum mencapai 50 persen. Padahal, semester pertama tahun anggaran 2010 telah berlalu.

Untuk perkara prodeo, saat tulisan ini dibuat, laporan yang dikirim baru 21 %. Artinya, masih 29 % yang belum melaporkan. Sementara itu, laporan sidang keliling baru  9 %. Artinya, 41 % belum mengirim laporan.

Prosentase tertinggi justru pada pelaporan biaya perkara, yakni  44 %. Dengan demikian, hanya 6 % yang belum melaporkan biaya perkara.

Dirjen Badilag Wahyu Widiana sangat menyayangkan kondisi ini. “Kita sudah punya alatnya, mengapa tidak dipergunakan dengan optimal?” ujarnya.